Banyak keluarga yang sebenarnya kesulitan secara ekonomi justru tercatat memiliki tingkat desil tinggi. Akibatnya, berbagai bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, hingga Kartu Indonesia Pintar Kuliah tidak bisa mereka akses. Padahal, kondisi rumah tangga mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut.
Persoalan ini bukan tanpa sebab. Data kesejahteraan yang tersimpan pada sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional kerap tidak ter-update mengikuti kondisi terkini.
Bisa jadi informasi yang terekam masih menggunakan data lama, ketika kondisi keluarga masih lebih stabil. Namun seiring berjalannya waktu, situasi berubah, ada yang terkena pemutusan hubungan kerja, usaha bangkrut, atau tertimpa musibah yang membuat ekonomi keluarga merosot tajam.
Golongan Peringkat Kesejahteraan Keluarga
Sistem desil membagi masyarakat Indonesia menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kelompok desil 1 merupakan keluarga dengan kondisi ekonomi paling sulit, sementara desil 10 adalah kelompok paling sejahtera.
Pemerintah menetapkan keluarga yang masuk desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT dan PBI.
Sementara desil 5 hanya berhak menerima beberapa jenis bantuan terbatas, dan desil 6 ke atas dianggap sudah mampu sehingga tidak masuk kategori penerima.
Apabila Anda tercatat dalam peringkat kesejahteraan keluarga 6 ke atas namun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, Anda bisa mengubahnya melalui dua jalur.
Cara Menurunkan Desil yang Tidak Sesuai
Ada dua cara untuk mengajukan perubahan data desil. Kedua cara ini sama-sama valid dan bisa dipilih sesuai kemudahan akses masing-masing keluarga.
1. Melalui Fitur Usul Aplikasi Cek Bansos
Langkah pertama memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses langsung dari rumah. Tidak perlu antri atau datang ke kantor pemerintahan.
- Unduh Aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store, pastikan memasang versi paling baru.
- Buat akun dengan mengisi data diri lengkap seperti Nomor Induk Kependudukan, nomor Kartu Keluarga, dan informasi pribadi lain yang diminta sistem. Bagi yang sudah punya akun, cukup masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi.
- Setelah berhasil masuk, buka menu Profil untuk melihat informasi desil yang saat ini tercatat atas nama keluarga Anda.
- Pilih menu Usul untuk mengajukan permohonan perubahan data. Isi formulir dengan jujur sesuai kondisi nyata keluarga saat ini. Sertakan penjelasan mengenai perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.
- Lengkapi dengan dokumen pendukung jika diminta, seperti surat keterangan tidak bekerja, surat keterangan penghasilan, atau bukti lain yang relevan.
- Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi dari petugas. Biasanya akan ada tindak lanjut berupa survei lapangan atau konfirmasi data.
Aplikasi ini juga menyediakan fitur Sanggahan yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan penerima bantuan yang dinilai tidak layak.
2. Melalui Kelurahan Setempat
Cara kedua adalah mengajukan langsung ke kelurahan atau desa tempat tinggal. Metode ini cocok bagi yang tak memiliki akses ke internet. Caranya:
- Datang ke kantor kelurahan atau desa pada jam kerja. Tanyakan kepada petugas loket tentang prosedur pembaruan data desil untuk program bantuan sosial.
- Temui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Petugas ini yang bertugas mengelola database penerima bantuan sosial tingkat desa atau kelurahan.
- Sampaikan maksud kedatangan untuk mengajukan perubahan data desil karena ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi keluarga saat ini.
- Isi formulir pengajuan yang disediakan petugas. Pastikan semua data diisi dengan lengkap dan akurat.
- Serahkan dokumen pendukung seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan penghasilan atau surat keterangan tidak mampu dari RT/RW, dan dokumen lain yang diperlukan.
- Petugas akan melakukan verifikasi data dan biasanya melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi rumah tangga.
- Setelah verifikasi selesai, operator akan menginput pembaruan data ke sistem pusat. Proses ini membutuhkan waktu beberapa minggu hingga data resmi berubah.
Penting untuk diingat bahwa perubahan desil tidak akan terjadi secara instan. Sistem memerlukan waktu untuk memverifikasi kebenaran data yang diajukan. Petugas akan melakukan cross-check dan survei lapangan guna memastikan informasi yang masuk sesuai fakta.
Kapan KPM Bisa Mengubah Desil?
Kehilangan Mata Pencaharian Utama
Situasi paling krusial yang mengharuskan perubahan desil adalah ketika kepala keluarga kehilangan pekerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penutupan perusahaan, atau pensiun dini membuat penghasilan keluarga langsung terpangkas. Namun sistem masih mencatat status pekerjaan lama yang tidak lagi sesuai kenyataan.
Penurunan Drastis Pendapatan Bulanan
Bagi pekerja informal atau usaha kecil, fluktuasi pendapatan sangat rentan terjadi. Warung yang sepi pembeli, ojek online dengan orderan menurun, atau pedagang yang kehilangan pelanggan tetap mengalami penurunan penghasilan signifikan. Kondisi ini perlu segera diperbarui dalam sistem agar desil mencerminkan daya beli yang sebenarnya.
Perubahan Status Pekerjaan Orang Tua
Orang tua yang memasuki masa pensiun atau tidak lagi produktif karena usia atau kesehatan memiliki penghasilan yang jauh berkurang. Meski dulu tergolong mampu, kini mereka bergantung pada anak atau tabungan terbatas. Data lama yang tidak ter-update membuat mereka terhalang menerima bantuan kesehatan atau program lansia.
Terdampak Bencana Alam atau Musibah
Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran menghancurkan aset keluarga dalam sekejap. Rumah rusak, usaha lumpuh, atau barang berharga hilang mengubah status ekonomi keluarga secara drastis. Pembaruan desil menjadi mendesak agar keluarga bisa mengakses bantuan pemulihan pasca-bencana.
Tanggungan Keluarga Bertambah
Kelahiran anak, merawat orang tua sakit, atau menanggung saudara yang kehilangan pekerjaan menambah beban ekonomi keluarga. Pengeluaran membengkak sementara pemasukan tetap atau bahkan berkurang. Perubahan komposisi keluarga ini harus tercatat agar perhitungan kesejahteraan lebih akurat.
Perubahan data ini bukan hanya menguntungkan satu keluarga, tetapi juga membantu pemerintah menyalurkan anggaran bantuan sosial dengan lebih tepat sasaran. Keluarga yang benar-benar membutuhkan mendapat haknya, sementara yang sudah mampu tidak lagi menerima bantuan yang seharusnya disalurkan kepada yang lebih memerlukan.