Tahun ajaran 2025/2026 segera memasuki akhir semester. Pada masa ini, banyak orang tua mulai mencari informasi terkait penerimaan siswa baru untuk jenjang berikutnya.
Sebagian keluarga juga mulai mencari informasi mengenai mekanisme masuk Sekolah Rakyat yang menjadi program pendidikan berasrama dari pemerintah bagi keluarga kurang mampu.
Berbeda dari sekolah umum yang membuka jalur pendaftaran mandiri, proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat memiliki skema yang jauh lebih ketat dan terarah.
Pemerintah menegaskan bahwa penerimaan peserta didik dilakukan tanpa praktik titipan, pungutan liar, maupun intervensi dari pihak tertentu selama proses seleksi berlangsung.
Program tersebut dijalankan untuk memastikan bantuan pendidikan benar benar diterima anak dari keluarga rentan yang membutuhkan akses sekolah secara layak dan gratis.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pendidikan prioritas pemerintah yang ditujukan untuk membantu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berasrama.
Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan melibatkan pemerintah daerah, pendamping sosial, hingga Badan Pusat Statistik dalam proses pendataan.
Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Mekanisme Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat
Dikutip dari penjelasan resmi Kementerian Sosial, proses masuk Sekolah Rakyat tidak dilakukan melalui pembukaan pendaftaran umum seperti sekolah lain.
Petugas dari Kementerian Sosial bersama dinas sosial daerah dan Badan Pusat Statistik akan melakukan penjangkauan langsung kepada calon peserta didik.
Pendekatan tersebut dilakukan agar sasaran penerima program benar benar berasal dari keluarga yang memenuhi syarat sesuai data pemerintah pusat.
Seluruh proses seleksi menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk menentukan calon siswa prioritas di setiap wilayah.
Anak yang diprioritaskan berasal dari keluarga pada kelompok desil 1 dan desil 2 yang masuk kategori masyarakat paling rentan secara ekonomi.
Kelompok tersebut mencakup anak yang belum sekolah, putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, atau memiliki risiko berhenti belajar karena ekonomi keluarga.
Petugas nantinya datang langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi keluarga calon siswa sesuai dengan data sosial ekonomi yang dimiliki pemerintah.
Kementerian Sosial menegaskan proses penerimaan dilakukan secara bersih dan tertib tanpa adanya praktik suap maupun penyalahgunaan kewenangan.
Cara Masuk Sekolah Rakyat yang Perlu Dipahami Orang Tua
Banyak masyarakat masih menganggap Sekolah Rakyat membuka formulir daring seperti sekolah lain. Padahal sistem penerimaannya berbeda cukup jauh.
Calon siswa tidak perlu berebut formulir pendaftaran karena proses seleksi dilakukan berdasarkan hasil penjangkauan dan verifikasi lapangan.
Berikut tahapan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat yang dijalankan pemerintah:
- Pendataan calon peserta dilakukan memakai DTSEN.
- Pendamping sosial melakukan penelusuran langsung ke wilayah sasaran.
- Orang tua calon siswa akan dimintai persetujuan terkait pendidikan berasrama.
- Tim lapangan memastikan kondisi ekonomi keluarga sesuai ketentuan.
- Data hasil verifikasi disampaikan kepada pemerintah daerah dan Kemensos.
- Calon peserta yang memenuhi syarat diprioritaskan mengikuti pendidikan.
Skema tersebut dibuat agar akses pendidikan gratis dapat diberikan kepada anak yang benar benar membutuhkan bantuan pendidikan jangka panjang.
Kriteria Anak yang Diprioritaskan Masuk Sekolah Rakyat
Pemerintah menetapkan beberapa kelompok anak yang menjadi prioritas utama untuk memperoleh kesempatan belajar di Sekolah Rakyat.
Berikut kategori calon siswa yang diprioritaskan dalam program tersebut:
- Anak dari keluarga desil 1 dalam DTSEN.
- Anak dari keluarga desil 2 dalam DTSEN.
- Anak yang belum pernah mengenyam pendidikan.
- Anak putus sekolah karena kendala ekonomi.
- Anak yang berisiko berhenti sekolah.
- Anak dari keluarga miskin ekstrem di berbagai daerah.
Data pemerintah menunjukkan sebagian besar keluarga calon siswa memiliki penghasilan rendah dan bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap.
Banyak orang tua siswa bekerja sebagai buruh harian, petani, nelayan, tukang ojek, hingga pemulung dengan tanggungan keluarga cukup besar.
Kementerian Sosial juga menemukan sebagian anak berasal dari keluarga dengan kondisi sosial yang rentan dan memerlukan pendampingan lebih lanjut.
Apa yang Dilakukan Jika Data DTSEN Belum Sesuai?
Dalam beberapa kasus, ada keluarga yang sebenarnya memenuhi syarat tetapi belum masuk ke dalam data resmi pemerintah pusat.
Pemerintah membuka jalur pemutakhiran data agar masyarakat yang memenuhi syarat tetap dapat diverifikasi melalui proses resmi di daerah masing masing.
Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui dua jalur utama yang telah disiapkan pemerintah dan pendamping sosial di lapangan.
Berikut jalur pembaruan data yang dapat digunakan masyarakat:
- Jalur formal melalui RT, RW, desa, kelurahan, atau dinas sosial.
- Jalur mandiri lewat aplikasi Cek Bansos.
- Layanan Command Center 171.
- WhatsApp Center 088 77 171 171.
- Pendamping sosial di wilayah setempat.
Setelah laporan masuk, petugas akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan data keluarga benar benar sesuai kondisi sebenarnya.
Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperbarui data sosial ekonomi dan menentukan prioritas penerima program pendidikan.
Fasilitas yang Diterima Siswa Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama penuh dengan seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan siswa ditanggung pemerintah.
Program tersebut tidak hanya menyediakan kegiatan belajar formal, tetapi juga pembinaan karakter dan keterampilan hidup bagi peserta didik.
Berikut fasilitas yang diterima siswa Sekolah Rakyat:
- Pendidikan gratis untuk jenjang SD hingga SMA.
- Tempat tinggal berbasis asrama.
- Kebutuhan makan harian siswa.
- Pendampingan karakter dan disiplin.
- Pemeriksaan kesehatan berkala.
- Kegiatan pengembangan keterampilan hidup.
Pemerintah berharap fasilitas tersebut mampu membantu anak dari keluarga rentan memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih layak dan berkelanjutan.
Daftar 166 Titik Lokasi Sekolah Rakyat di Indonesia
Pemerintah telah meresmikan 166 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi sebagai bagian dari penguatan akses pendidikan nasional.
Lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
- Sumatera sebanyak 35 titik.
- Jawa sebanyak 68 titik.
- Kalimantan sebanyak 13 titik.
- Sulawesi sebanyak 28 titik.
- Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 7 titik.
- Maluku sebanyak 8 titik.
- Papua sebanyak 6 titik.
Peresmian program dilakukan secara terpusat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Pemerintah juga menargetkan jumlah Sekolah Rakyat terus bertambah hingga mencapai 500 sekolah dalam beberapa tahun mendatang.
Setiap sekolah nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga seribu siswa dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah Indonesia.
Pemerintah Targetkan Pendidikan Lebih Merata
Pemerintah menilai pendidikan menjadi salah satu cara paling penting untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Melalui Sekolah Rakyat, negara berupaya membuka akses pendidikan bagi anak yang sebelumnya sulit menjangkau sekolah berkualitas.
Program tersebut juga diharapkan mampu membantu anak dari keluarga rentan memperoleh masa depan yang lebih baik melalui pendidikan berasrama.
Presiden Prabowo menyebut pembangunan pendidikan tidak hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh rakyat.
Pemerintah menegaskan Sekolah Rakyat akan terus dikembangkan agar semakin banyak anak dari keluarga miskin memperoleh akses pendidikan berkualitas.
Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Juga Sudah Dibuka
Selain penerimaan siswa, pemerintah sebelumnya juga membuka seleksi bakal calon guru untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat berbagai daerah.
Seleksi tersebut ditujukan bagi lulusan PPG Prajabatan maupun PPG Calon Guru yang memenuhi syarat administrasi dari pemerintah.
Berikut beberapa syarat umum calon guru Sekolah Rakyat:
- Warga Negara Indonesia.
- Berusia 20 sampai 45 tahun.
- Memiliki ijazah S1 atau D4.
- Memiliki sertifikat pendidik.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.
Pemerintah menegaskan proses seleksi guru dilakukan tanpa biaya dan masyarakat diminta berhati hati terhadap informasi palsu maupun penipuan.
Program tersebut disiapkan untuk menghadirkan tenaga pendidik profesional yang mampu mendampingi siswa dalam sistem pendidikan berasrama.