Banyak orang tua yang anaknya baru mendapatkan KIP masih bingung apa bedanya dengan PIP. Kedua istilah ini memang sering terdengar bersamaan dan tampak serupa, namun sebenarnya memiliki fungsi berbeda.
Bahkan kini, program bantuan pendidikan pemerintah semakin diperluas hingga siswa PAUD dan TK juga memperoleh manfaatnya mulai 2026 mendatang.
Program bantuan pendidikan ini merupakan komitmen nyata pemerintah memastikan semua anak Indonesia, termasuk dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, tetap bisa mengenyam pendidikan.
Namun, memahami perbedaan antara KIP dan PIP sangat penting agar orang tua tidak salah paham dalam mengakses bantuan tersebut.
Perbedaan KIP dan PIP
Meskipun keduanya saling berkaitan dan sama-sama mendukung akses pendidikan bagi siswa kurang mampu, KIP dan PIP memiliki peran yang berbeda dalam sistem bantuan pendidikan.
1. KIP (Kartu Indonesia Pintar)
KIP merupakan kartu identitas atau tanda pengenal bagi siswa yang terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan. Fungsi utamanya adalah sebagai bukti bahwa siswa tersebut masuk dalam program bantuan dan tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Kementerian Sosial.
Kartu ini dikeluarkan setelah data siswa melalui proses pemadanan antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan DTSEN. Saat ini, KIP telah bertransformasi menjadi bentuk digital yang lebih mudah diakses melalui aplikasi SIPINTAR.
KIP terbagi menjadi dua jenis yaitu KIP Sekolah untuk siswa SD hingga SMA, dan KIP Kuliah untuk mahasiswa yang melanjutkan pendidikan tinggi.
Pemegang kartu ini wajib menjaganya dengan baik, tidak menyalahgunakan dana bantuan, serta berkomitmen belajar dengan giat dan tidak putus sekolah.
2. PIP (Program Indonesia Pintar)
PIP adalah program bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik berusia 6 hingga 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin.
Program yang diluncurkan tahun 2015 sebagai kelanjutan Bantuan Siswa Miskin (BSM) ini bertujuan membiayai kebutuhan pendidikan agar siswa tidak terhalang masalah finansial.
Jadi, perbedaan mendasarnya adalah PIP merupakan program bantuan uang tunai, sedangkan KIP adalah kartu identitas untuk mengakses program tersebut. Tanpa KIP, siswa tidak bisa mengklaim bantuan PIP yang telah dialokasikan untuknya.
Syarat Penerima PIP
Tidak semua siswa otomatis mendapat bantuan PIP. Ada kriteria khusus yang harus dipenuhi, antara lain:
- Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa jika tidak punya KKS
- Terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Anak yatim piatu
- Penyandang disabilitas
- Korban bencana alam atau musibah lainnya
- Keluarga terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Pendaftaran PIP tidak dilakukan secara mandiri oleh orang tua. Sekolah atau madrasah yang akan mencatat dan mengusulkan data siswa calon penerima kepada Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota.
Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi data, pemerintah akan menerbitkan SK Pemberian PIP untuk siswa yang memenuhi syarat.
Orang tua cukup menyiapkan dokumen seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KKS atau SKTM, rapor hasil belajar, dan membawanya ke sekolah untuk diproses lebih lanjut.
Besaran Bantuan PIP 2026
Nominal bantuan PIP berbeda-beda tergantung jenjang pendidikan siswa. Berikut rinciannya:
- Siswa TK/PAUD (mulai 2026): Rp450.000 per tahun
- Siswa SD atau sederajat: Rp450.000 per tahun
- Siswa SMP atau sederajat: Rp750.000 per tahun
- Siswa SMA atau sederajat: Rp1.000.000 per tahun
Khusus untuk siswa baru atau yang berada di kelas akhir, ada tambahan bantuan khusus. Siswa SD mendapat tambahan Rp225.000 hingga Rp275.000, siswa SMP mendapat tambahan Rp375.000, dan siswa SMA memperoleh tambahan hingga Rp500.000.
Penyaluran dana dilakukan melalui rekening bank siswa dalam tiga termin sepanjang tahun: Februari-April, Mei-Juli, dan September-Desember.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 miliar khusus untuk PIP TK tahun 2026, dengan target 888.000 siswa di seluruh Indonesia.
Perluasan program ini ke jenjang PAUD dan TK merupakan bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun, mengingat pengalaman belajar di usia dini sangat penting membangun kepercayaan diri anak, namun masih banyak orang tua yang belum mampu membiayainya.
Dengan adanya bantuan ini, diharapkan seluruh anak Indonesia dari keluarga kurang mampu tetap mendapat kesempatan memulai pendidikan sejak dini.