Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu momen paling ditunggu-tunggu oleh pekerja menjelang hari raya Idul Fitri.
Dana tambahan ini biasanya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli baju lebaran, memenuhi kebutuhan keluarga, hingga membayar zakat.
THR juga bukan sekadar bonus, melainkan hak yang dijamin peraturan perundang-undangan. Namun, kapan sebenarnya THR Lebaran 2026 akan cair? Berikut informasi lengkap mengenai perkiraan waktu pencairan dan aturan yang mengaturnya.
Landasan Aturan THR
Pemberian THR kepada pekerja memiliki dasar hukum yang kuat. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 mengatur secara tegas tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam regulasi tersebut, THR didefinisikan sebagai pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan.
Penting dipahami bahwa THR bukanlah bagian dari gaji pokok. Tunjangan ini merupakan hak finansial tersendiri yang harus diterima pekerja sebagai bentuk penghormatan terhadap perayaan keagamaan mereka.
Peraturan ini juga mengakui keberagaman agama dengan menetapkan bahwa setiap pekerja berhak menerima THR sesuai hari raya agamanya masing-masing.
Hari raya keagamaan yang diakui dalam peraturan ini meliputi Idul Fitri bagi pekerja Muslim, Natal untuk pemeluk Kristen Katolik dan Protestan, Nyepi bagi umat Hindu, Waisak untuk penganut Buddha, serta Imlek bagi pekerja beragama Konghucu. Ketentuan ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemberian THR berdasarkan keyakinan.
Regulasi juga menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Artinya, perusahaan tidak boleh membayar THR mundur dari tenggat waktu tersebut.
Bahkan, pemerintah mendorong pengusaha untuk membayar lebih awal agar pekerja memiliki waktu cukup mempersiapkan kebutuhan hari raya mereka.
Perkiraan THR Lebaran 2026 Cair
Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, Lebaran 2026 diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Prediksi ini mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal yang digunakan Muhammadiyah, serta proyeksi dari pakar astronomi regional. Meski demikian, tanggal pasti akan diumumkan pemerintah Indonesia setelah sidang isbat menjelang Ramadan.
Jika mengikuti ketentuan bahwa THR harus dibayar maksimal H-7 sebelum hari raya, maka batas akhir pencairan THR Lebaran 2026 adalah Jumat, 13 Maret 2026.
Artinya, perusahaan memiliki waktu hingga tanggal tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada seluruh karyawan Muslim.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan selalu mengimbau perusahaan untuk membayar THR lebih awal dari tenggat waktu yang ditetapkan.
Hal ini bertujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi pekerja untuk merencanakan pengeluaran dan mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih matang.
Pemerintah juga telah menetapkan jadwal libur dan cuti bersama Lebaran 2026 melalui Surat Keputusan Bersama tiga menteri. Total ada lima hari libur dan cuti bersama, dimulai dari Jumat 20 Maret hingga Selasa 24 Maret 2026. Penetapan ini membantu pekerja dan pengusaha merencanakan waktu pencairan THR dengan lebih baik.
Perlu dicatat bahwa THR harus dibayarkan sekaligus, bukan secara mencicil. Pembayaran penuh sebelum hari raya menjadi kewajiban mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar oleh perusahaan manapun.
Kriteria Pekerja yang Memperoleh THR
Tidak semua pekerja otomatis mendapatkan THR dengan jumlah yang sama. Besaran dan hak penerimaan THR ditentukan oleh masa kerja dan jenis hubungan kerja yang terjalin. Berikut kriteria lengkap pekerja yang berhak memperoleh THR:
1. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih
Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau lebih berhak mendapatkan THR senilai satu bulan upah penuh. Upah yang dimaksud mencakup gaji pokok ditambah tunjangan tetap yang biasa diterima setiap bulan.
2. Pekerja dengan masa kerja 1-11 bulan
Bagi pekerja yang baru bekerja antara satu hingga sebelas bulan, THR diberikan secara proporsional. Perhitungannya: masa kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikalikan dengan satu bulan upah. Misalnya, jika masa kerja enam bulan, maka THR yang diterima adalah 6/12 x upah sebulan.
3. Pekerja harian lepas dengan masa kerja 12 bulan atau lebih
Untuk pekerja harian lepas yang sudah bekerja 12 bulan atau lebih, besaran upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
4. Pekerja harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan
Bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya belum mencapai 12 bulan, upah satu bulan dihitung dari rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa kerja tersebut.
THR wajib diberikan kepada semua jenis pekerja, termasuk yang memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), hingga pekerja harian lepas yang memenuhi persyaratan. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak memberikan THR selama pekerja memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Khusus untuk perusahaan yang memiliki ketentuan lebih baik dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan, maka besaran THR mengikuti kesepakatan tersebut, bukan aturan minimum pemerintah.
Sanksi Jika THR Telat Dibayar
Keterlambatan pembayaran THR bukanlah hal sepele. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terlambat memenuhi kewajiban ini. Sanksi yang dikenakan adalah denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan.
Denda ini berlaku baik untuk keterlambatan pembayaran kepada satu pekerja maupun hitungan keseluruhan pekerja yang belum menerima hak mereka.
Artinya, semakin banyak pekerja yang terlambat menerima THR, semakin besar pula beban finansial yang harus ditanggung perusahaan.
Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan, Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Pos Komando Satuan Tugas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR. Posko ini terintegrasi dan dapat diakses melalui situs resmi untuk memantau kepatuhan perusahaan.
Pekerja yang mengalami masalah terkait pembayaran THR dapat mengajukan konsultasi melalui beberapa jalur. Layanan konsultasi tersedia secara tatap muka di posko yang dibentuk pemerintah daerah, maupun secara daring melalui situs poskothr.kemnaker.go.id.
Selain itu, pekerja juga dapat menghubungi Call Center 1500-630 atau WhatsApp ke nomor 08119521151 untuk mendapatkan bantuan.
Keterlambatan pembayaran THR masuk dalam kategori perselisihan hak antara pekerja dan pengusaha. Meski bukan perbuatan melawan hukum secara pidana, pelanggaran ini tetap memiliki konsekuensi serius dan dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai peraturan yang berlaku.
Bagi pekerja, penting untuk mengetahui hak-hak ini dan tidak ragu menyampaikan keluhan jika perusahaan lalai. THR adalah hak yang dilindungi undang-undang, dan setiap pekerja berhak menerimanya tepat waktu sebelum merayakan hari raya bersama keluarga tercinta.
Meta Deskripsi: Simak perkiraan waktu pencairan THR Lebaran 2026 dan aturan lengkap tentang hak pekerja serta sanksi keterlambatan pembayaran.